Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam KUHP: Pengertian, Dasar Hukum, dan Implementasinya

Perbuatan tidak menyenangkan merupakan istilah yang sering digunakan dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Meski istilah ini cukup populer di masyarakat, pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan yang jelas.

Artikel ini akan membahas pengertian, dasar hukum, dan bagaimana ketentuan terkait perbuatan tidak menyenangkan diterapkan dalam praktik hukum.

Pengertian Perbuatan Tidak Menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan merujuk pada tindakan seseorang yang dianggap mengganggu kenyamanan, melanggar hak, atau menimbulkan rasa tidak enak bagi orang lain.

Secara hukum, tindakan ini biasanya berkaitan dengan penghinaan, pengancaman, kekerasan, atau perbuatan lain yang melanggar hukum.

Dalam KUHP, perbuatan ini umumnya diproses berdasarkan ketentuan pasal yang berkaitan dengan penghinaan (Pasal 310), ancaman kekerasan (Pasal 335), atau penganiayaan ringan (Pasal 352).

Dasar Hukum dalam KUHP

Istilah "perbuatan tidak menyenangkan" secara spesifik diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan:

"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dihukum penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Pasal ini menitikberatkan pada tindakan pemaksaan yang dilakukan secara melawan hukum, baik dengan kekerasan fisik maupun ancaman.

Unsur-unsur Perbuatan Tidak Menyenangkan

Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan, harus memenuhi unsur-unsur berikut:

Adanya Pemaksaan
Pelaku memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu.
Dilakukan secara Melawan Hukum
Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Melibatkan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan
Tindakan dilakukan dengan kekerasan fisik atau ancaman yang membuat korban merasa takut atau terpaksa.

Contoh Kasus Perbuatan Tidak Menyenangkan

Seorang individu mengancam tetangganya untuk menjual tanah dengan harga murah, disertai ancaman akan menyebarkan fitnah jika tidak menurut.
Pemaksaan dengan kekerasan kepada karyawan untuk menandatangani surat pengunduran diri tanpa persetujuan.

Kontroversi dan Kritik terhadap Pasal 335 KUHP

Pasal 335 ayat (1) KUHP sering menjadi subjek kontroversi karena dianggap terlalu luas dan rentan disalahgunakan. Banyak kasus di mana pelaporan atas dasar "perbuatan tidak menyenangkan" tidak benar-benar memenuhi unsur hukum yang dimaksud.

Dalam praktiknya, pasal ini kerap digunakan untuk kasus ringan atau perselisihan pribadi yang sebenarnya dapat diselesaikan secara musyawarah.

Sebagai tanggapan atas kritik ini, pemerintah mengeluarkan revisi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), di mana pengaturan mengenai perbuatan tidak menyenangkan dipersempit untuk mencegah penyalahgunaan hukum.

Sanksi Hukum

Berdasarkan Pasal 335 ayat (1) KUHP, pelaku perbuatan tidak menyenangkan dapat dikenai sanksi pidana berupa:

Penjara: Maksimal satu tahun.
Denda: Sebesar Rp4.500 (nominal ini mengacu pada KUHP asli, namun dapat disesuaikan dengan peraturan terbaru).

Dalam praktiknya, hukuman yang dijatuhkan sering kali mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak tindakan tersebut terhadap korban dan niat pelaku.

Implementasi dalam Praktik Hukum

Dalam kasus perbuatan tidak menyenangkan, korban perlu melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Proses hukum akan dimulai dengan pengumpulan bukti, termasuk kesaksian dan rekaman kejadian (jika ada). Hakim kemudian akan menentukan apakah unsur-unsur perbuatan tidak menyenangkan terpenuhi sebelum menjatuhkan putusan.

Perbuatan tidak menyenangkan dalam KUHP, meskipun sering dianggap sebagai istilah umum, sebenarnya memiliki batasan hukum yang jelas. Pasal 335 KUHP menekankan pada tindakan pemaksaan yang dilakukan secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Namun, penting bagi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memahami dan menerapkan ketentuan ini secara tepat, agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum yang merugikan pihak tertentu.

Pemahaman yang baik mengenai perbuatan tidak menyenangkan diharapkan dapat mendukung penegakan hukum yang adil dan mencegah terjadinya konflik berkepanjangan di masyarakat.